Pulau Bangka-Palembang Bakal Dihubungkan Jembatan Sepanjang 13 Kilometer
Jumat, 22 April 2016
Bakal dibangun jembatan yang menghubungkan Sumatera Selatan dengan Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Bangka Selatan.
Wacana demikian diungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bangka
Belitung, Hasanudin, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Agus Arfandi,
kepada bangkapos.com, Jumat (22/4/2016).
"Proyek jembatan penghubung Bangka-Sumatera itu baru sebatas wacana
saja. Namun wacana proyek ini sudah pernah kita sampaikan ke sejumlah
intansi terkait termasuk pihak Badan Pengembangan Insprastruktur Daerah
serta pihak Bappenas pusat di Jakarta," ujar Agus.
Desa Permis, Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, dipilih sebagai ujung jembatan karena jaraknya cuma sekitar 10 kilometer ke Sumatera Selatan.
Sementara ujung jembatan di Sumatera Selatan akan dibangun di Ogan Komering Ilir di mana total panjang jembatan nanti diperkirakan mencapai 13 kilometer.
Wacana megaproyek ini sempat disampaikan Gubernur Babel, Rustam
Effendi, di sela Musrenbang yang digelar di Novotel belum lama ini
termasuk rakor di Kabupaten Belitung.
"Rencana megaproyek tersebut akan diwujudkan pada 2019 mendatang
dengan ukuran panjang sekitar 13 kilometer. Wacana proyek jembatan
penghubung Bangka-Sumatera ini justru banyak mendapat respon positif
dari berbagai pihak terkait," jelas dia.
Masalah megaproyek ini adalah dana, namun demikian pihaknya berencana
mencari investor yang berminat berinvestasi dalam proyek jembatan
penghubung tersebut.
"Proyek ini memang butuh dana atau anggaran yang cukup besar namun
kita upayakan untuk mencari investor yang mau berinvestasi dalam proyek
ini," sambung Agus.
Punya Panjang 1.127 Meter, Jembatan Soekarno Jadi Ikon Baru Manado
Rabu, 27/04/2016
Manado -Jembatan Ir. Soekarno di Manado,
Sulawesi Utara telah diresmikan pada Mei 2015, setelah sempat
terbengkalai 12 tahun. Jembatan sepanjang 1,127 km dan menelan biaya Rp
300 miliar ini punya pemandangan indah bila Anda berada di atasnya.
Bila
Anda berdiri di atas jembatan ini, pemandangan Pulau Manado Tua
terlihat indah dengan gunung yang menjulang di tengah-tengah laut Teluk
Manado.
"Jembatan ini sudah teraspal sepenuhnya, jadi masyarakat
bisa melewati. Ini jadi ikon Kota Manado. Dari jembatan ini kita bisa
melihat Pulau Manado Tua," tutur Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hediyanto saat acara peresmian.
Proyek
Jembatan Soekarno dimulai sejak tahun 2003 saat Presiden Megawati
Soekarnoputri, panjang total 1.127 meter dan lebar 17 meter dengan
anggaran Rp 300,28 miliar. Proyek ini didanai dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN). Pekerjaan ini dilaksanakan dengan kontrak tahunan
dan kontrak tahun jamak.
Penyebab mangkraknya jembatan ini
karena struktur tanah yang agak unik. Butuh penanganan khusus dalam
pengerjaan jembatan yang kontraktornya adalah PT Hutama Karya (Persero).
"Jadi
jembatan ini butuh penanganan khusus seperti penambahan dan penguatan
pondasi, dan kabel penyangga ini kan jembatan gantung," jelas Hediyanto.
4 Keputusan Gubernur yang Diteken Ahok Terkait Izin Reklamasi ke Pengembang
Foto: Rachmadin Ismail
Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan empat
izin reklamasi ke pengembang sejak tahun 2014. Saat itu, dia menjadi
gubernur menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden.
Empat
keputusan gubernur tersebut dibuat pertama kali pada 23 Desember 2014.
Setelah itu, dua keputusan diterbitkan pada 22 Oktober 2015 dan
keputusan terakhir pada 17 November 2015. Berikut daftar lengkapnya:
1. Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra terbit pada tanggal 23 Desember 2014;
2. Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F
Keputusan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian
Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo, terbit
pada tanggal 22 Oktober 2015.
3. Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I
Keputusan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian
Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi,
terbit pada tanggal 22 Oktober 2015.
4. Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K
Keputusan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian
Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol,
Tbk, terbit pada tanggal 17 November 2015.
Dikeluarkannya empat
izin ini menuai gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Para
nelayan yang didampingi LBH Jakarta bergabung dengan Walhi dan KIARA
mempertanyakan kewenangan Ahok dan sejumlah kebijakannya terkait
reklamasi. Sidang putusan akan berlangsung dalam beberapa pekan ke
depan.
sumber : http://news.detik.com/berita/3182589/4-keputusan-gubernur-yang-diteken-ahok-terkait-izin-reklamasi-ke-pengembang
Jembatan Pancasila Palmerah yang Ikonik dan Religius
ISTIMEWA
JEMBATAN PALMERAH - Jembatan Pancasila Palmerah di Kabupaten Flores Timur.
POS KUPANG.COM, KUPANG - SALAH satu pertanyaan yang sering muncul saat dimulainya rencana Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah di Kabupaten Flores Timur
(Flotim) dua tahun lalu ialah seperti apa tipe atau model jembatan yang
akan dibangun tersebut? Sebab selama ini, masyarakat di daerah ini
belum pernah melihat jembatan yang panjangnya mendekati seribu meter
itu. Apalagi menghubungkan dua pulau yang dipisahkan laut.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Tidal BV sebagai calon investor
telah melakukan sebuah proses sayembara mendisain tipe atau model
jembatan yang akan dibangun. Sayembara ini dilakukan Tidal diluar
kontrak yang dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang dan PT
Buana Archichon sebagai konsultan pemenang Pra FS (Feasibility Study).
Untuk mendisain tipe atau model jembatan ini, Tidal menawarkan
kepada Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Provinsi NTT. Dalam sayembara ini, PT Tidal menyiapkan dana
Rp 100 juta diberikan kepada IAI untuk melakukan sayembara. Sayembara
itu pun sudah dilaksanakan. Berdasarkan surat dari Tidal BV, Dinas PU
dan Tata Ruang NTT meminta IAI untuk menjaring model dari seluruh para
arsitek di IAI yang ada di NTT, termasuk arsitek diluar NTT yang ingin
berkontribusi.
Ads by AdAsia
Error loading player: No playable sources found
Learn More
Hasil
'penugasan' Dinas PU dan Tata Ruang NTT kepada IAI itu terciptalah 20
model atau tipe jembatan. "Dari 20 tipe yang diterima dari IAI itu, saya
serahkan ke Tidal BV dalam hal ini Mr. Erick dan Mr. Andre," kata Kadis
PU dan Tata Ruang NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, Selasa (8/8/2017).
Andre menjelaskan, dari 20 model yang diserahkan, Tidal melakukan
seleksi sesuai kriteria. Kriteria-kriteria yang mereka pasang antara
lain disain harus ikonik (harus punya ikon tersendiri), tapi juga harus
ada unsur religius dan unsur budayanya. Selain itu harus visible.
"Artinya, jangan sampai terlalu ikonik justru menjadi tidak visible atau
tidak layak dari sisi cost-nya. Inilah yang menjadi pertimbangan
mereka," jelas Andre.
Setelah menyeleksi 20 disain tersebut, Tidal BV mengambil enam disain
yang menurut mereka yang terbaik. Dan dari enam disain itu, Tidal
meminta waktu Gubernur NTT untuk mereka presentasikan. Presentasi
dilakukan Tidal sendiri, bukan oleh ikatan IAI. IAI sebagai penyalur ide
hanya hadir menyaksikan bagaimana Tidal mempresentasikan model jembatan
hasil disain tersebut.
"Dari enam disain model tersebut, Tidal BV dan Gubernur NTT mewakili
Pemerintah Indonesia menyetujui satu model, yaitu dari salah satu tim
arsitek nomor 11 dari Undana. Model itulah yang sekaràng dipublish,"
jelas Andre. Mewakili Seluruh NTT Mengapa Tidal menyukai
disain ini? Menurut Andre, Tidal merasa surprise karena disain ini
dilakukan anak NTT dan mereka melihat ternyata putra-putra NTT tidak
kalah. Mereka surprise karena model jembatan seperti ini ternyata
merangkum semua filosofi yang diinginkan.
Pertama, jembatan ini dinamakan Jembatan Pancasila Palmerah.
Pancasila sebagai dasar negara tampak dalam disain ini. Ada garuda di
depannya.
Kedua, disain ini juga ikonik. Kalau dilihat dari jauh seperti ada
dua ikan besar. Satu ikan besar dari arah Larantuka dengan panjang 250
meter, dan satu ikan agak kecil dari arah Adonara dengan panjang 150
meter. Jadi ada dua ikan yang berhadap-hadapan. Rangka-rangka atau
tulang-tulang ikan itu menjadi ikon-ikon juga. Bentuknya semacam gading.
Ikan ini sangat kental ada di seluruh dunia. Tapi lokasi ini juga
dekat Lembata dimana ada ikan paus yang selalu menjadi obyek wisata.
Karena itu tidak salah kalau diangkat bentuk ikan itu sebagai ikon. Bentuk-bentuk
filosofi ini, menurut Tidal, sangat NTT, tapi juga sangat mendunia.
Tidal mengatakan, bahwa seumur mereka, mereka belum pernah melihat
bentuk jembatan seperti ini, sehingga mereka sangat terkesan dengan
disain ini. Tidal memberikan poin tertinggi pada model ini dari enam
model yang diambil. Gubernur NTT juga menerima model ini.
Ketiga, di tengah jembatan di bagian pertemuan antara jalan dan
jembatan dipasang patung. Ada patung Bunda Maria dari arah Larantuka dan
ada patung Yesus Kristus dari arah Adonara. Jadi itulah nilai-nilai
religius yang ada di jembatan ini. Sementara di pinggir jembatan
dipasang gambar-gambar relief motif-motif NTT. Juga ada beberapa budaya
NTT, sehingga sangat mewakili seluruh NTT. "Di sana juga nanti ada motif
tenun ikat Sumba, ada kuda, ada tari hedung dari Flores, Adonara dan
beberapa budaya NTT lainnya. Itu sebabnya model ini mendapat poin
tertinggi," katanya.
Berdasarkan hasil presentasi itu, kata Andre, maka ia sebagai kepala
dinas mengambil dan membuat surat keputusan yang menyatakan mengambil
model yang dipilih oleh seluruh peserta itu. IAI sebagai
pemberi/pencetus ide dan Tidal BV sebagai owner yang mengalokasikan
anggaran, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan juga
sebagai kepala daerah melihat model ini sudah mewakili seluruh
kepentingan sehingga diputuskanlah bahwa inilah model disain yang akan
dilaksanakan di Jembatan Pancasila Palmerah.
Ads by AdAsia
Error loading player: No playable sources found
Learn More
"Tidal
langsung memanggil tim yang menang untuk bekerjasama pada saat
pembuatan detail engineering-nya. Karena itu bangunan dalam bentuk
model. Jadi sekarang mereka sudah bekerjasama dengan pemenang," katanya.
Jika tidak ada halangan, tanggal 15 Agustus ini Tidal BV datang ke
Indonesia. Mereka juga akan mengikuti upacara kenegaraan di Indonesia.
Mereka menawarkan diri, dan mereka juga ingin menyaksikan pameran
pembangunan dimana di dalam pameran ini nanti bentuk Jembatan Pancasila
Palmerah yang sudah disepakati akan dipamerkan.
Tidal berkepentingan dalam mendisain model jembatan ini karena
merekalah yang akan menyusun FS-nya. Sebab, yang dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia saat ini hanya Pra FS. "Tidal menyusun FS karena
kalau sudah FS berarti sudah menyangkut cost. Jadi cost-nya harus sudah
pasti. Berapa biaya yang akan mereka butuhkan untuk membangun fisiknya
dan berapa benefit (income) yang diperoleh. Jadi yang dilakukan ini
diluar dari apa yang ada dalam kontrak Pra FS," kata Andre.
Berharap Groundbreaking Desember 2017 Panjang
Jembatan Pancasila Palmerah yang akan dibangun seluruhnya 800 meter.
Untuk bangunan atas calon investor serahkan ke Indonesia. Bangunan atas
terdiri dari dua sisi atau arah yang dipasang ikan, yaitu 150 meter ke
arah Adonara, dan 250 meter ke arah Larantuka. Untuk bangunan atas ini
Tidal namakan Civil Bridge. Mereka sepenuhnya mengikuti peraturan
jembatan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia.
Sedangkan bangunan bawah atau di tengah-tengah sepanjang 400 meter
menjadi tanggung jawab Tidal. Tidal akan memasang turbin di bangunan
sepanjang 400 meter ini karena disinilah arus yang paling deras. Tidal
menamakan bangunan bawah sepanjang 400 meter Tidal Bridge. Di bangunan
sepanjang 400 meter yang dipasang turbin itu akan dibangun sesuai kaidah
mereka (Tidal).
Untuk progres Pra SF saat ini, Andre mengaku belum meng-update
kembali perkembangannya. Apalagi ia tidak turut mengendalikan
pelaksanaan Pra FS tersebut. Tapi dari laporan tiga pekan sebelumnya,
progres Pra FS sudah mencapai 23 persen. Meski demikian ia percaya Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang akan melakukan pengendalian secara
baik dan benar sebagaimana layaknya mengendalikan sebuah proyek studi
seperti itu. Dan secara simultan calon investor juga sudah mempersiapkan
langkah-langkah antisipatif. "Kita berharap Desember 2017 ini dilakukan
groundbreaking, " katanya
Sumber : http://kupang.tribunnews.com/2017/08/18/jembatan-pancasila-palmerah-yang-ikonik-dan-religius
Pemprov NTT Usulkan Nama “Pancasila” untuk Jembatan Terpanjang di NTT
KBRN, Kupang : Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengusulkan kepada Pemerintah
Pusat untuk memberi nama “Pancasila” untuk Jembatan terpanjang di NTT
yang akan di bangun menghubungkan Pulau Flores dan Pulau Adonara.
“Kita
sudah usulkan ke Presiden agar Jembatan terpanjang di NTT di beri nama
Pancasila,“ ungkap Gubernur NTT Frans Leburaya, Selasa (13/10/2015).
Kepala
Dinas Pekerjaan Umum NTT, Andre Koreh yang dikonfirmasi terpisah,
membenarkan soal usulan itu. Menurutnya, salah satu alasan mendasar dari
usulan pemberian nama Pancasila kepada jembatan Palmerah, yakni karena
sejarah lahirnya Pancasila dari Pulau Flores khususnya di Ende.
“Pertimbangan
mendasar dari usulan itu yakni Pancasila lahir dari hasil permenungan
Presiden Soekarno ketika di buang di Ende Pulau Flores,“ kata Andre
Koreh.
Berkaitan dengan rencana pembangunan Jembatan sepanjang 700 meter lebih itu, menurut Andre Koreh saat ini telah memasuki tahapan akhir dati pra visibility studi oleh Tim Konsultan yang melakukan kajian.
“Pemprov
NTT juga sudah berkoordinasi dengan Kementrian PU-PERA untuk lanjutan
studi dan detail desain engineering jembatan itu di tahun 2016,“ tambah
Andre.
Rencana Pembangunan Jembatan tersebut di dasari hasil kajian makro Pemerintah Provinsi, bahwa wilayah
Palau di Pulau Flores dan Tanah Merah di Pulau Adonara merupakan titik
terpendek dari deretan pulau – pulau yang ada di NTT. Selain terpendek,
kedua wilayah tersebut memiliki potensi lebih di banding pulau – pulau
lain yang juga berdekatan
http://rri.co.id/post/berita/208870/daerah/pemprov_ntt_usulkan_nama_pancasila_untuk_jembatan_terpanjang_di_ntt.html
Dibangun Agustus 2015, Ini Penampakan Proyek Jembatan 804 Meter di Balikpapan
Kamis, 07/04/2016
Foto: Dok. Kementerian PUPR
Jakarta -Tak mau ketinggalan dengan pekerjaan
infrastruktur lain di luar Pulau Jawa, Pembangunan Jembatan Pulau Balang
II di Balikpapan, Kalimantan Timur sepanjang 804 meter juga terus
dikebut pekerjaannya.
Proyek yang merupakan kelanjutan dari pembangunan jembatan Pulau Balang I ini terus menunjukkan perkembangan.
"Sudah
7 bulan, sekarang pekerjaan fisik sudah sekitar 12% perkembangannya,"
ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Pulau Balang, Monang Saut
Reynold, saat dihubungi detikFinance, Kamis (7/4/2016).
Ia mengatakan, di lapangan sendiri, pekerjaan yang dilakukan
meliputi persiapan konstruksi, pembuatan pondasi jembatan di sisi darat
dan persiapan pembuatan pondasi jembatan yang bentangnya berada di atas
permukaan laut.
"Pondasi kalau yang di darat sudah banyak yang
terpasang pilar-pilarnya. Untuk yang dilaut sedang persiapan. Karena
nggak bisa main asal pasang tiang pancang, harus buat platform (pijakan)
dulu. Kalau nggak ada platform nanti alat berat yang mau pasang mau
ditaruh mana?" tutur dia.
Sebagai gambaran, Jembatan Pulau Balang
I dan II merupakan rangkaian jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan
Penajam. Bentang jembatan pertama dan kedua bertemu di atas sebuah
pulau bernama Pulau Balang, sehingga jembatan ini diberi nama Jembatan
Pulau Balang.
Bila diukur secara total, panjang keseluruhan jembatan Pulau Balang I dan II mencapai 1,27 km.
Kontrak pembangunan jembatan ini telah dilakukan pada 21 Agustus
2015 dengan nilai Kontrak Rp 1,33 triliun yang terbagi dalam 4 tahun
anggaran 2015-2019 yang sepenuhnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
Sebesar Rp 320,2 miliar di tahun 2015, Rp
520,6 miliar di tahun 2016, Rp 303,2 miliar di tahun 2017, Rp 143,6
miliar di tahun 2018, dan Rp 43,4 milar di tahun 2019.
Dipercaya
sebagai pelaksana pembangunan konstruksi adalah PT Hutama Karya, PT Adhi
Karya dan PT Bangun Cipta yang bekerja sama dengan konsep Kerja Sama
Operasi (KSO).
"Diharapkan pekerjaan selesai tepat waktu. Tapi
kami tengah mengupayakan percepatan pembangunan agar selesai lebih
awal," pungkas dia.
Pembangunan Jembatan ini terus mendapat perhatian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Selama
7 bulan ini, Pak Dirjen (Dirjen Bina Marga Kementeri PUPR Hediyanto W
Husaini), sudah 3 kali ke sini untuk memantau pekerjaan. Beliau puas
sekali dengan perkembanganya," tutur Monang.
Pantauan langsung ini, merupakan salah satu amanah dari Presiden
Joko Widodo (Jokowi) yang dalam beberapa kesempatan menegaskan pejabat
tinggi negara tidak boleh lengah dan harus terus melakukan pantauan
terhadap berbagai proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan.
Tujuannya,
untuk memastikan pekerjaan proyek infrastruktur yang dilakukan
berkembang sesuai dengan target yang telah dicanangkan di awal.
Selain
itu, langkah ini juga diperlukan agar berbagai kendala yang menghambat
di lapangan bisa segera mungkin dideteksi dan diatasi. Juga untuk
memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar kualitas dan
keamanan yang diharapkan.
"Semua kan butuh disiapkan matang agar
proyek tidak asal cepat selesai tetapi kualitas pekerjaannya baik. Yang
kita bangun ini infrastruktur, yang dipakai masyarakat. Jadi, safety (keamanan) itu yang paling utama," pungkas dia.
http://finance.detik.com/read/2016/04/07/084313/3181748/4/dibangun-agustus-2015-ini-penampakan-proyek-jembatan-804-meter-di-balikpapan?f9911023
Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan melancong ke Siak. Wah
kesempatan nih buat ambil gambar untuk ngisi blog ini. Sudah lama juga
tidak jalan ke Siak. Terakhir waktu mengurus legalisir KTP. Objek foto
yang layak untuk dipublikasikan dari kota siak ini adalah jembatan siak.
Petunjuk arah, wah dekat lagi nih siak...
Yah hampir semua jembatan yang memotong sungai Siak di Riau ini di
panggil dengan jembatan Siak. Tapi jangan salah jembatan ini ada namanya
loh. Namanya Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah.
Tepian jembatan tengku Agung sultanah latifah
Letaknya di kota Siak Sri inderapura. Nama jembatan ini diambil dari
nama istri Raja Siak Sultan Syarif Hashim. Jembatan Sultan Syarif Hashim
sudah pernah saya liput diartikel sebelumnya, nah jembatan sultan
syarif Hashim inilah pasangan jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah.
JASL dilihat dari kejauhan
Jembatan Ini diresmikan tanggal 11 Agustus 2007 dan peresmiannya
langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang
Yudhoyono. Biaya pembangunan jembatan ini berasal dari APBD Kab Siak. Ya
murni dari APBD kab. Siak. Berapa biayanya…? 277,65 Milyar bro…! fery
Fantastic… Jembatan ini mempunyai panjang 1.196 meter. Pemandangan dari
atas jembatan ini sangat lah indah. Dari sini Brother semua bisa melihat
kemegahan kota siak. Islamic Center, Gedung –gedung perkantoran, taman
kota dan lain-lain. So… kalau ada kesempatan dan dana kalau yang jauh…
berkunjunglah ke sini… Berminat…?
Nah ini galeri jembatan siak hasil jepretan saya
JTASL dilihat dari tepian sungai siak
JTASL dilihat dari teras mesjid islamic center
JTASL dilihat dari parkiran islamic center
JTASL bro... diatas trotoarnya nih
jalan ke islamic center diliahat dari atas JTASL
Sungai siak dilihat dari atas JTASL
Tower JTASL denger-denger ada lift biar bisa masuk keruangan diatas tower
Denah Jembatan Selat Sunda. BPK akan berikan opini proyek
Jembatan Selat Sunda (JSS) adalah salah satu proyek besar pembangunan jembatan yang melintasi Selat Sunda sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Proyek ini dicetuskan pada tahun 1960 dan sekarang akan merupakan bagian dari proyek Asian Highway Network (Trans Asia Highway dan Trans Asia Railway) [1]. Dana proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) direncanakan berasal dari pembiayaan konsorsium diperkirakan menelan biaya sekitar 10 miliar dolar AS atau 100 triliun rupiah[2]yang akan dipimpin oleh perusahaan PT Bangungraha Sejahtera Mulia {BSM).
Menurut rencana panjang JSS ini mencapai panjang keseluruhan 31
kilometer dengan lebar 60 meter, masing-masing sisi mempunyai 3 lajur
untuk kendaraanroda empat dan lajur ganda untuk kereta api akan mempunyai ketinggian maksimum 70 meter dari permukaan air. JSS telah diluncurkan dalam soft launching pada tahun 2007 dan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2010 [3]dan diperkirakan dapat mulai dioperasikan pada tahun 2020[4].
Namun oleh Presiden Joko Widodo, rencana pembangunan dihentikan total
dan perencanaannya tidak akan dilanjutkan pada masa pemerintahannya
karena disebutkan "tidak sesuai dengan visi misi pemerintahannya".
Sejarah
penampang melintang Jembatan Selat Sunda
Jembatan ini berawal dari gagasan Prof. Sedyatmo (alm), seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1960 disebut dengan nama Tri Nusa Bimasakti yang berarti penghubung antara tiga pulau; yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Kemudian, pada tahun 1965 Soekarno sebagai presiden RI memerintahkan kepada ITB agar melakukan uji coba desain penghubung di mana hasil dari percobaan tersebut berupa sebuah terowongantunel, yang pada awal Juni1989 terselesaikan dan diserahkan kepada Soeharto selaku presiden RI pada saat itu. Pada tahun 1997, Soeharto memerintahkan kepada BJ Habibie selaku Menristek agar mengerjakan proyek yang diberi nama Tri Nusa Bimasakti. Pada tahun 1990-an Prof. Wiratman Wangsadinata dan Dr.Ir. Jodi Firmansyah
melakukan pengkajian uji coba desain kembali terhadap perencanaan
penghubungan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, pada hasil
pengkajian menyatakan bahwa penghubung dengan melalui sebuah jembatan
ternyata lebih layak bila dibandingkan dengan penghubung dengan melalui
sebuah terowongan di bawah dasar laut.Sedangkan, untuk Jembatan Selat Bali yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali belum terlaksana karena pemerintahan daerah Provinsi Bali belum bersedia.
sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan_Selat_Sunda
Gubernur Lampung: Model Apa Negara Begini?
Kamis, 11 Oktober 2012 |
Sjachroedin Zainal Pagaralam. TEMPO/ Bernard Chaniago
TEMPO.CO, Depok - Hingga
kini rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda masih terkatung-katung.
Belum jelas kapan jembatan yang bakal menghubungkan Pulau Jawa dengan
Sumatera itu digarap.
Kondisi ini membuat Gubernur Lampung,
Komisaris Jenderal Sjachroedin, kesal. Kekesalannya iIa tumpahkan saat
menjadi pembicara dalam diskusi panel tentang Jembatan Selat Sunda di
Balai Sidang Universitas Indonesia.
"Belum dilaksanakan sudah
banyak yang protes. Belum jalan sudah diprotes. Model apa negara
begini?" katanya di depan peserta diskusi, Kamis, 11 Oktober 2012. Lagi
pula, kata Menurut Sjachroedin, perencanaan Jembatan Selat Sunda sudah
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011.
Kemudian,
Kementerian Keuangan telah menyatakan proyek tersebut akan memakai dana
APBN. Namun, dirinya tidak habis pikir kenapa proyek itu belum juga
terealisasi. "Saya dengarnya jadi urut dada. Dari mana duitnya masa
bodoh. Siapa yang mau laksanakan terserah. Ini masalahnya sudah
mendesak," katanya.
Sjachroedin juga mengatakan pembangunan
JSS sudah sangat mendesak di depan mata. Dirinya khawatir para investor
merasa terombang-ambing karena ketidakpastian waktu dan hukumnya.
"Investor akan masuk kalau ada jaminan keamanan, infrastruktur baik, dan
pengamanan," katanya.
Kemacetan penyebrangan Bakauheni-Merak, kata Sjachroedin, terus
berulang. Jika Jembatan Selat Sunda sudah dibangun, bisa dipastikan tak
ada lagi kemacetan di antara dua wilayah itu. "Negara akan maju kalau
provinsi maju," kata dia.
Dia menyatakan, di satu sisi pihaknya
harus mematuhi Perpres 86 Tahun 2011 itu. Tetapi, dirinya sudah lelah
menunggu hampir 10 bulan tanpa ada berita baik. "Waktu berjalan terus.
Pembangunan JSS akan dimulai awal 2014. Lah, kapan ini?" katanya.
Sjachroedin
menjelaskan sebenarnya banyak potensi Lampung yang menunjang
perekonomian Jawa dan Sumatera. Dia juga membandingkan potensi Jembatan
Suramadu dan JSS. Menurutnya, JSS hanya menghubungkan empat kabupaten,
sedangkan JSS akan melalui 10 provinsi. Dirinya menyayangkan kenapa JSS
tidak bisa dibangun secepat Jembatan Suramadu.
sumber : https://bisnis.tempo.co/read/news/2012/10/11/090435114/gubernur-lampung-model-apa-negara-begini
Menkeu Tolak Jamin FS JSS, Atut Tetap Ngotot
3 Jul 2012
Serang
- Menteri Keuangan Agus Martowardjo menolak menanggung biaya
Feasibility Study (FS) Jembatan Selat Sunda (JSS) sebesar Rp3 triliun,
dengan alasan pemerintah tidak ingin merugi. Sementara, Gubernur Banten
Rt Atut Chosiah tetap ngotot meminta JSS tetap dibangun tahun
2014.”Terkait statemen Menkeu yang menolak memberikan jaminan pada
pembangunan JSS, itu bukan alasan untuk menunda pembangunan. Pemprov
Banten bersama Pemprov Lampung tetap mengacu pada Perpres bahwa
pembangunan selat sunda akan dilaksanakan pada tahun 2014,” ungkap Atut
usai pembukaan Musyawarah Provinsi III Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
Provinsi Banten di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang Senin,
(2/7/2012).Atut berharap, pemerintah pusat dapat segera
menyelesaikannya. Sebab dikhawatirkan perencanaan tersebut tidak
terlaksana pada 2014. “Jangan sampai gara-gara penolakan tersebut proyek
nasional malah terus mundur,” katanya. Sebelumnya, pada beberapa
media massa nasional, Menteri Keuangan, Agus Martowardjo menolak
menanggung biaya feasibility Study, yang menyangkut pembiayaan yang
diusulkan. Agus juga mengatakan JSS merupakan usul dari swasta, namun
pemrakarsa proyek datang tanpa studi kelayakan.Agus menegaskan, hal itu
adalah bentuk kehati-kehatian dalam menjalankan proyek yang memerlukan
penjaminan pemerintah. Dari pengalaman mengenai proyek yang dijamin
pemerintah, dia mencontohkan, pemerintah merugi dan harus membayar 400
juta dollar.”Ini menjadi pelajaran, proyek strategis yang datang atas
prakarsa swasta di dunia umumnya cenderung bermasalah,” kata dia.Agus
juga membantah jika dinilai tidak mendukung proyek ini. “Visinya kami
dukung karena ini janji Presiden,” ujarnya. Keberatannya menjadi
penjamin proyek ini karena ia harus menjaga keuangan negara. “Sebagai
bendahara umum negara saya harus menjaga (keuangan negara),” katanya.
sumber : http://kontakmediainfo.blogdetik.com/2012/07/03/menkeu-tolak-jamin-fs-jss-atut-tetap-ngotot/
Tim 7 Proyek Jembatan Selat Sunda Kompak Tutup Mulut
Kamis, 20/12/2012
Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto
mengaku pembahasan mengenai Jembatan Selat Sunda (JSS) masih belum
selesai. Oleh sebab itu, semua anggota tim 7 JSS kompak untuk tidak
membicarakan perkembangan pembahasan JSS kepada publik.
"Yang
lain juga tidak pernah jawabkan, jadi memang kita sepakatnya begitu,
belum lah," ujar Djoko singkat saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta,
Kamis (20/12/2012).
Meskipun demikian, Djoko mengaku tengah
memperbaiki jalan lintas Selatan Jawa yang merupakan terusan dari JSS,
dari wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
Pembahasan
proyek ini dilakukan oleh Tim 7 yang terdiri dari Menteri Pekerjaan
Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri
Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris
Kabinet, dan Kepala Bappenas ditunjuk oleh Presiden SBY.
Jembatan
Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek
jembatan sepanjang 29 Km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp
100 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat
mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis
Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).
Dalam perkembanganya usulan
itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda
Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk
studi kelayakan dan basic design.
Masalah ini dibahas di kantor
menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas
perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS. Sejak
Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini
sudah 6 bulan tak ada hasil..
sumber : http://finance.detik.com/read/2012/12/20/190948/2123918/4/tim-7-proyek-jembatan-selat-sunda-kompak-tutup-mulut
Sejarah Kontroversi Proyek Jembatan Selat Sunda
Senin, 30 Juli 2012
Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
TEMPO.CO, Jakarta
- Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sebenarnya bukan gagasan
baru. Gagasan untuk menghubungkan Sumatera dan Jawa yang terpisahkan
oleh Selat Sunda sudah muncul sejak tahun 1960. Bagaimana pembicaraan
soal proyek monumental ini dari masa ke masa?
1960
Profesor Sedyatmo dari ITB mengusulkan konsep menghubungkan Pulau Sumatera-Jawa-Bali yang disebut Tri Nusa Bima Sakti
1965
ITB memamerkan visualisasi Jembatan Selat Sunda di Gedung Pola, Jakarta, dalam peringatan HUT RI ke-20.
1986
Presiden Soeharto menunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi sekaligus
Kepala BPPT, BJ Habibie, mengkaji konsep Tri Nusa Bima Sakti.
1988-1992
Kementerian Pekerjaan Umum
dan BPPT melaksanakan studi dibiayai Japan International Cooperation
Agency hingga Rp 1,5 miliar per tahun. Tiga alternatif dikaji, yakni
membangun pelabuhan, terowongan (52 kilometer), dan jembatan (29
kilometer).
1997
Presiden Soeharto memilih
Jembatan karena lebih monumental. Habibie memerintahkan Wiratman
Wangsadinata, guru besar dari ITB, agar melakukan riset teknologi
jembatan ke Eropa. Berdasarkan kajian, dibutuhkan antara lain 17 ribu
ton baja serta 50 ribu tenaga kerja pengelas dengan biaya Rp 100
triliun.
1998
Proyek mandek karena krisis ekonomi dan politik.
2004
Tomy Winata, pemilik grup usaha Artha Graha, menggandeng Wiratman.
2007
Grup Artha Graha bersama Pemerintah Banten dan Lampung membentuk
konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang mayoritas sahamnya
dikuasai grup Artha Graha. Hadir Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa
dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta.
2008
Konsorsium melakukan presentasi di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinet.
2009
- Konsorsium menyerahkan hasil prastudi kelayakan kepada pemerintah.
- ITS menolak pembangunan jembatan.
2011
Terbit Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan
Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Peraturan ini
menetapkan konsorsium sebagai pemrakarsa proyek dan penggarap proyek
studi kelayakan dengan biaya sendiri.
2012
-
Wiratman memprotes konsorsium yang menggandeng perusahaan Cina untuk
menggarap studi kelayakan. Ia ingin proyek sepenuhnya digarap oleh
bangsa sendiri.
- Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Perpres Nomor 86 direvisi. Ia mengusulkan studi kelayakan dibiayai negara.
- Konsorsium mengirimkan surat kepada pemerintah tertanggal 24 Juli 2012 supaya Perpres Nomor 86 tak diubah.
sumber : http://m.tempo.co/read/news/2012/07/30/090420183/Sejarah-Kontroversi-Proyek-Jembatan-Selat-Sunda
Jembatan Selat Sunda : Menebar Mimpi, Menuai Rekor
Jembatan
Selat Sunda (JSS) adalah jembatan yang telah lama dimimpikan bangsa
kita. Jembatan yang dimulai dari mimpi ini akan memecahkan rekor dunia
dalam pembangunan jembatan dengan bentang / span terpanjang di Dunia.
Jembatan ini merupakan bagian dari Sistem Jaringan Jalan Asia atau Trans Asian Highway
yang cikal bakalnya telah dimulai tahun 1971 yang lalu. Pembentukan
jaringan ini didasarkan pada pengamatan para ahli ekonomi dunia yang
menunjukkan bahwa dalam dasawarsa ini perekonomian negara-negara di
kawasan Asia berkembang dengan angka pertumbuhan yang lebih tinggi
dibandingkan kawasan lainnya, yang ditandai dengan meningkatnya arus
barang dan penumpang yang menggunakan prasarana jalan dan fasilitas
penyeberangan antar bangsa sebagai kemajuan pesat dalam bidang kerjasama
ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
Peta Trans Asian Highway
Survey Membuktikan…
Pertumbuhan volume kendaraan yang
menggunakan penyeberangan (Merak – Bakauhuni) ini lebih dari 11% per
tahun. Pertumbuhan volume kendaraan yang demikian besar ini belum
diimbangi dengan pertumbuhan pengadaan prasarana pendukungnya. Sehingga
pada volume puncak seperti pada saat lebaran timbul kemacetan yang luar
biasa.
Peta Merak – Bakauhuni
Dari data ASDP (Angkutan Sungai Danau
dan Penyeberangan) antara tahun 1998-2001, per tahun menyeberangkan
rata-rata 6.871.478 orang, 1.034.143 unit kendaraan dan 3.643.442 ton
barang. Dari data ini, menunjukkan selain bagi manusia manusia, peran
amat penting lain adalah bagi mobilitas barang. Dari pengamatan, selama
angkutan hari raya dan liburan, ada sekitar 400.000 – 600.000 orang
melintas dan 3.500-6.000 unit kendaraan campuran yang menyeberang dan
sebagian besar adalah angkutan penumpang. Sedangkan pada hari-hari biasa
antara 2.600-2.800 unit kendaraan campuran, sebagian besar (sekitar
1.800 unit) adalah truk pengangkut hasil pertanian dan agrobisnis dari
Sumatra.
Menebar Mimpi
Tingginya kebutuhan akan aksesibilitas
yang cepat dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan sebaliknya akibat
perkembangan wilayah dan ketergantungan produksi dan konsumen yang sudah
sangat tinggi antar kedua pulau. Pelayanan transportasi barang, orang
dan jasa antar kedua pulau dengan penyeberangan kapal feri semakin lama
semakin tidak optimal, yang disebabkan karena banyaknya faktor
ketergantungan (alam, waktu, kapasitas dan lain lain.)
Sejak tahun 1986 BPPT, Departemen
Pekerjaan Umum dan Bappenas secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
telah memulai mempelajari sistem transportasi penyeberangan antara
Jawa-Sumatra. Studi pendahuluan yang dilakukan meliputi studi topografi,
geologi, geologi teknik, oseanografi dan transportasi. Dari studi-studi
yang dilakukan diharapkan dapat menjawab permasalahan transportasi yang
ada pada penyeberangan ferry Merak-Bakauheni untuk saat ini dan waktu
mendatang dengan tujuan puncak (ultimate goal) adalah menciptakan
prasarana penghubung pulau Jawa-Sumatra yang dapat mendukung
perkembangan perekonomian sosial dan budaya antara ke dua pulau
tersebut.
Salah satu alternatif mengatasi hal
tersebut adalah dengan pembangunan Jembatan Selat Sunda, yang merupakan
bagian dari jaringan transportasi lalu lintas antara Pulau Jawa dan
Pulau Sumatera seperti yang tercantum pada PP 47/1997. Jembatan Selat
Sunda mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan keterkaitan hubungan
sosial, politik, ekonomi dan fisik Pulau Jawa dan Pulau Sumatera
diantaranya :
Sebagai simpul yang menghubungkan sistem jaringan jalan arteri primer lintas Jawa – Sumatera
Mendorong pertumbuhan dan pemerataan proses sosial ekonomi Jawa – Sumatera.
Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menciptakan
keseimbangan politis dan pertahanan keamanan sebagai dampak pemerataan
kegiatan ekonomi Jawa – Sumatera
Tantangan itu…
Kondisi lingkungan di sekitar Jembatan
Selat Sunda yang menjadi hambatan dan tantangan dalam perencanaannya
adalah sebagai berikut:
Berada di wilayah gempa
angin yang kencang, pertemuan laut terbuka (samudera Hindia) dan laut tertutup (laut Jawa)
arus laut yang kencang
merupakan tempat lalu lintas kapal maka diperlukan ketinggian jembatan yang cukup istimewa
Daerah sekitar Selat Sunda dari sudut
geologi merupakan daerah yang labil. Salah satu kunci untuk memahami
proses deformasi kerak bumi yang terjadi dilokasi ini adalah dengan cara
mengamati dan mempelajari mekanisme sesar Sumatera, khususnya pada
segmen sesar Semangko. Adanya gunung Krakatau di Selat Sunda juga erat
hubungannya dengan sesar ini. Sesar Sumatera ini memanjang dari Aceh
sampai ke Selat Sunda.
Kronologis Design
Jembatan Selat Sunda (JSS) mulai
direncanakan dibangun sejak 1960 yang dicetuskan oleh Prof Sedyato dari
Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menghubungkan Pulau Sumatera,
Jawa, dan Bali. Rencana itu kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun
desain percobaan pada 1965. Rencana ini diteruskan oleh Presiden
Soeharto pada 1986 dengan menunjuk BPPT untuk melaksanakan “Trinusa
Bimasakti”, serta studi mengenai kondisi alam dan pengembangan teknis.
Di tahun yang sama, Departemen Pekerjaan Umum (DPU) melakukan studi
sosio ekonomi terkait estimasi perlintasan lalu lintas. Pada 1997 Prof
Dr Wiratman, akademisi ITB, melakukan studi awal dan memberikan
rekomendasi bahwa jembatan panjang merupakan alternatif terbaik
dibanding terowongan. Rencana pembangunan JSS dilanjutkan oleh
Departemen Kimpraswil dengan menandatangani MoU bersama Kementerian
Perhubungan RRC pada 2002. Dalam MoU kedua negara bersepakat melakukan
studi teknologi spesifik dan investigasi geologi pada JSS.
Panjang trase Jembatan Selat Sunda
direncanakan sepanjang 27,4 km namun lokasi titik awal dan akhirnya
belum ditetapkan (masih dalam tahap pre-FS). Pulau-pulau yang dilalui
adalah pulau Kandang Lumuk, pulau Prajurit, pulau Sangiang dan pulau
Ular. Kondisi topografi laut yang akan dilalui oleh jembatan ini yaitu
kedalaman dasar laut antara + 25 m s/d +
200 m dibawah permukaan air laut. Jembatan Selat Sunda ini direncanakan
menggunakan teknologi jembatan gantung, dengan trek atau jalur ganda
bagi kendaraan pribadi, umum, dan kereta api.
Kapasitas maksimum Jembatan Selat Sunda
diperkirakan 160 ribu kendaraan per hari dan 31.318 orang per hari.
Dengan maksimum jumlah angkutan mencapai 76.800 per hari. Untuk barang
seperti batu bara dapat melewati jembatan itu sekitar 1,75 juta ton per
tahun. Dengan menggunakan rujukan jembatan Messina atau Stretto Di
Messina di Italia. Prof. Wiratman menemukan bahwa kombinasi dua jembatan
gantung (generasi ketiga) dengan bentang tengah 3500 m memberikan biaya
yang paling ekonomis. Alignment yang dimaksud adalah:
- P. Jawa – P. Ular : viaduct 3 km
- P. Ular – P. Sangiang : 7.8 km jembatan gantung
- P. Sangiang : 5 km jalan dan rel kereta api
- P. Sangiang – P. Prajurit : 7.6 km jembatan gantung
- P. Prajurit : 1 km jalan dan rel kereta api
- P. Prajurit – P. Sumatera : viadut 3 km
Menuai Rekor
Jembatan ini jika terealisasi merupakan
Jembatan bentang terpanjang di dunia. Hal ini karena jembatan terpanjang
saat ini adalah Jembatan Messini yang menghubungkan pulau Italia dan
Sisilia sepanjang 3.300 m dan terpanjang kedua adalah jembatan Akashi
Kaikyo di Jepang dengan bentang jembatan mencapai 1991 m. Jembatan Selat
Sunda akan menjadi jembatan terpanjang kedua dunia setelah jembatan
Shanghai di Cina yang memiliki panjang total 36 km.
Profil Jembatan
Berdasarkan data Bappeda Lampung tahun
2007, panjang Jembatan Selat Sunda akan mencapai 29 kilometer dan lebar
60 meter yang terdiri atas jalur mobil, kereta api, dan sepeda motor
serta berada pada ketinggian 70 m di atas permukaan laut. Biayanya
diperkirakan lebih dari Rp 100 triliun. Jembatan Selat Sunda
direncanakan mampu dilalui maksimum 160.000 kendaraan per hari. Berikut
data yang lebih rinci mengenai spesifikasi Jembatan Selat Sunda:
Panjang 29 kilometer
Lebar 60 meter
Jalan mobil 2 x 3 meter
Jalan sepeda motor dan pejalan kaki 2 x 1 meter
Double track kereta di tengah
Lokasi 50 kilometer dari Gunung Krakatau
Desain tahan gempa dan tsunami
Melintasi tiga pulau: Prajurit, Sangiang, dan Ular.
Terdiri atas dua jembatan gantung berbentang ultrapanjang: 3,5 km dan 7 km.
Terdiri atas tiga jembatan konvensional berbentang 6–7,5 km.
Kapasitas maksimum 160 ribu kendaraan per hari dan 31.318 orang per hari
Barang seperti batu bara sekitar 1,75 juta ton per tahun atau 4,7 ribu ton per hari
sumber ; http://manajemenproyekindonesia.com/?p=356
Penyebab Jembatan Selat Sunda di tunda
Deputi Menteri Perekonomian Luky Eko Wuryanto membeberkan alasan
penundaan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Dia menjelaskan
pembangunan JSS ditunda karena pemerintah khawatir orang Sumatera justru
berbondong datang ke Pulau Jawa.
Hal ini dikarenakan belum
majunya perekonomian Sumatera. Padahal, pembangunan JSS diniatkan untuk
pemerataan ekonomi. "Ada Jembatan JSS yang ada Jawa makin penuh. Kami
menginginkan orang Jawa yang ke Sumatera" jelas Luky di kantornya, Jakarta, Selasa (26/8).
Dari
penjelasan Luky, pembangunan JSS akan dilaksanakan setelah dibangunnya
tol Trans Sumatera. Pembangunan tol ini akan memajukan perekonomian
Sumatera sehingga harapannya penduduk Jawa yang akan berpindah ke sana.
"Kita
tidak ingn jembatan JSS ada sebelum Sumatera terintergasi, karena tol
Sumatera sangat penting, itu mengintergasi ekonomi," tegasnya.
Dari
perencanaan Luky, pasca tol Trans Sumatera dibangun yang kemudian
disusul oleh JSS, pemerintah akan membangun jembatan Selat Malaka.
Jembatan ini akan menghubungkan Pulau Sumatera dengan Malaysia.
Jembatan
Selat Malaka saat ini belum dibangun karena pemerintah takut
perekonomian Sumatera akan tersedot ke Malaysia. "Ide JSS itu dulu ada
tekanan internasional membangun Jembatan Selat Malaka lewat Riau. Itu
hanya salah satu saja. Kemudian pemerintah mencanangkan JSS dulu. Kita
tidak mau kemajuan Sumatera tersedot ke Malaysia," tutupnya.
Saat ini, pembangunan JSS akan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah Jokowi apakah akan terus dibangun atau tidak.
sumber : http://www.merdeka.com/uang/ini-sebab-pemerintah-sby-tunda-bangun-jss.html
Ditanya JSS, Presiden SBY Celingukan
Sabtu, 28 Juli 2012 | 08:49 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato tentang
pelaksanaan Gerakan Nasional Penghematan Penggunaan Bahan Bakar Minyak
(BBM) di Istana Negara, Jakarta, (29/5). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta
- Siapa yang menyangka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tahu
-atau mungkin pura pura tidak tahu, kepanjangan dari proyek Jembatan
Selat Sunda (JSS).
Saat jumpa wartawan seusai rapat di
Kementerian Kuangan, Jumat, 27 Juli 2012, Presiden Yudhoyono sempat
terdiam ketika ditanya apakah pemerintah akan merevisi Peraturan
Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang pembangunan Jembatan Selat Sunda.
Presiden
SBY kemudian menoleh ke Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri
Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang berdiri di sisi kanannya.
Kedua menteri itu kemudian menjawab JSS adalah kependekan dari Jembatan
Selat Sunda.
"Oh maksudnya itu," kata Presiden Yudhoyono sambil terkekeh. "Saya kira JSS itu Jalan-jalan Senang."
Ketika Presiden SBY mejawab pertanyaan itu, tampak Menteri
Agus Martowardojo menoleh kesana-kemari, seakan mencari wartawan yang
melayangkan pertanyaan soal JSS tadi. Sementara Menteri Hatta Rajasa
menggelengkan kepala.
Terkait Jembatan Selat Sunda, Presiden SBY
mengatakan belum menerima laporan atau perkembangan dari Tim Tujuh
terkait revisi Pepres No.86 Tahun 2011. Oleh karena itu, ia belum bisa
memberikan kepastian akan apa yang perlu dilakukan pada perpres
tersebut. "Saya perlu lihat laporannya dulu sebelum memutuskan,"
ujarnya.
Presiden SBY mengakui bahwa ia mendengar adanya
perdebatan terkait Perpres No.86 Tahun 2011. Dia melanjutka, bisa saja
perpres itu direvisi kalau memang dibutuhkan.
"Kalau tafsirannya
kurang jelas, ya diperjelas. Kalau memang perlu ada yang diubah, ya
diubah. Namanya Peraturan Presiden, Peraturan Menteri itu bisa
disesuaikan, namun tidak sembarangan," ujar SBY singkat.
sumber : http://m.tempo.co/read/news/2012/07/28/090419828/Ditanya-JSS-Presiden-SBY-Celingukan
Proyek Jembatan Selat Sunda Diganti MBPPT
Proyek
pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) diganti MBPPT dengan alasan
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Foto: Istimewa
BANDAR LAMPUNG
- Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan menyatakan
konsep pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan mengganti dengan proyek
Percepatan Pengembangan Kawasan Merak-Bakauheni-Bandar
Lampung-Palembang-Tanjung Apiapi (MBPPT).
Menteri
Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan,
Indonesia memiliki lautan yang luas dan dikenal sebagai negara maritim.
"Sehingga
yang diperlukan adalah membangun dermaga, memperbanyak kapal-kapal dari
Pelabuhan Merak ke Bakauheni begitupun sebaliknya. Kalau perlu kita
minta galangan PT PAL bangun kapal sesuai spesifikasi yang mudah
adaptasi dengan cuaca," ujarnya, usai menghadiri Musyawarah Rencana
Pembangunan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Rabu (25/3/2015).
Andrinof
menjelaskan alasan pemerintah tidak menjalankan pembangunan proyek JSS
senilai lebih dari Rp200 triliun, karena dapat menimbulkan masalah
sosial bagi masyarakat. "Pengelolaan JSS memungkinkan swasta mengelola
lahan di kawasan selat sunda. Kalau pengusaan lahan di lokasi strategis
dengan skala luas maka masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) makin
banyak yang tidak bisa beli rumah sehingga harga rumah semakin tidak
terjangkau," katanya.
Sebagai ganti proyek JSS, pemerintah
menyiapkan proyek Percepatan Pengembangan Kawasan Merak-Bakauheni-Bandar
Lampung-Palembang-Tanjung Apiapi alias MBPPT. Kawasan tersebut awalnya
konsep pengembangan Jembatan Selat Sunda yang pada akhirnya mengalami
perubahan.
Gubernur Provinsi Lampung, Ridho Ficardo mengatakan,
proyek MBPPT telah melalui tahapan identifikasi maupun sosialisasi
kepada masyarakat, terutama di daerah Merak-Bandar Lampung. "Kami telah
melakukan pemetaan awal, termasuk menyiapkan lahan warga yang akan
dibebaskan. Pada dasarnya masyarakat setuju," ujarnya.
Dia
mengatakan, sosialisasi maupun persetujuan pembebasan lahan warga,
nantinya akan disampaikan kepada pemerintah dan diganti rugi melalui
Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Nanti pada saatnya, pemerintah pusat
untuk ganti rugi melalui BPN. Kita mengidentifikasi saja di lapangan,"
pungkasnya.
Sebagai informasi, Pengembangan Kawasan MBPPT
meliputi jalan tol dan pengembangan pelabuhan. Kementerian Pekerjaan
Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya telah menyusun masterplan MBPPT
dengan melibatkan BUMN terkait. Untuk pembangunan jalan tol dalam
menunjang kawasan MBPPT dibutuhkan tiga ruas dengan nilai Rp53 triliun,
di antaranya Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Kayu Agung
serta Tol Kayu Agung-Palembang.
sumber : http://ekbis.sindonews.com/read/981338/34/proyek-jembatan-selat-sunda-diganti-mbppt-1427286891
Jembatan Barelang adalah sebuah nama yang tentu sudah tidak
asing lagi di telinga. Terutama untuk penduduk tempatan dan turis lokal
atau turis mancanegara. Mungkin sudah ada puluhan atau ratusan informasi
tentang Batam dengan Jembatan Barelangnya. Bahkan Pemerintah Kota Batam
menjadikan Jembatan Barelang sebagai simbol kota dan juga ikon untuk
program Visit Batam 2010. Lokasi Jembatan Barelang terletak sekitar 20
kilometer dari pusat kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Jembatan ini dibangun pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1998,
pemerakarsanya BJ Habibie yang kala itu menjabat sebagai Menteri Negara
Riset dan Teknologi. Pembangunan jembatan ini menelan biaya lebih dari
Rp 400 miliar. Sebenarnya yang dimaksud dengan Jembatan Barelang itu
adalah enam buah jembatan yang menghubungkan tiga pulau besar dan
beberapa pulau kecil yang termasuk dalam provinsi Kepulauan Riau. Nama
Barelang sendiri merupakan akronim dari nama tiga pulau besar yang
dihubungkan oleh jembatan ini, yakni Pulau Batam, Pulau Rempang, dan
Pulau Galang.
Selain arti nama Jembatan Barelang, akan kita susuri pengetahuan
seputar enam buah Jembatan Barelang. Jembatan dengan total panjang 2.264
meter ini terdiri dari rangkaian enam jembatan yang masing-masing
diberi nama raja yang pernah berkuasa pada zaman Kerajaan Melayu Riau
pada abad 15-18 Masehi.
1. Jembatan yang pertama sekali kita temui disebut dengan nama
Jembatan Tengku Fisabilillah. Struktur dan modelnya mirip dengan golden
gate-nya San Fransisco USA. Jembatan inilah yang paling dikenal oleh
masyarakat. Jembatan ini menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tonton
dan memiliki lebar tinggi 642 x 350 x 38 meter. Jembatan ini bercirikan
model Cable Stayed yang menjuntai dan megah.
2. Jembatan kedua bernama Jembatan Narasinga yang menghubungkan Pulau
Tonton dengan Pulau Nipah, berbentuk lurus tanpa lengkungan dan
memiliki panjang lebar tinggi 420 x 160 x 15 meter.
3. Jembatan ketiga adalah Jembatan Ali Haji yang menghubungkan Pulau
Nipah dengan Pulau Setokok dan memiliki panjang lebar tinggi 270 x 45 x
15 meter.
4. Jembatan keempat bernama Jembatan Sultan Zainal Abidin yang
menghubungkan Pulau Setokok dengan Pulau Rempang dan memiliki panjang
lebar tinggi 365 x 145 x 16,5 meter.
5. Jembatan kelima adalah Jembatan Tuanku Tambusai yang menghubungkan
Pulau Rempang dengan Pulau Galang dan memiliki panjang lebar tinggi 385
x 245 x 31 meter.
6. Jembatan terakhir bernama Jembatan Raja Kecil, menghubungkan Pulau
Galang dengan Pulau Galang Baru dan memiliki panjang lebar tinggi 180 x
45 x 9,5 meter. Selain jembatan pertama, jembatan yang juga terkenal
adalah jembatan keenam ini. Jembatan ini dikenal karena nilai sejarah
dari pulau yang dihubungkannya. Di Pulau Galang ini pernah dijadikan
tempat penampungan sedikitnya 250.000 pengungsi dari Vietnam pada tahun
1975-1996. Bekas tempat pengungsian yang berada di Desa Sijantung,
Kecamatan Galang ini masih menyisakan benda-benda atau bangunan-bangunan
peninggalan para pengungsi.
