Jembatan Selat Sunda

g. 1301501473113185446 Jembatan

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/ganibazar/informasi-tentang-rencana-pembangunan-jembatan-selat-sunda_5500a486a33311376f511b88

 

g. 1301501473113185446 Jembatan

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/ganibazar/informasi-tentang-rencana-pembangunan-jembatan-selat-sunda_5500a486a33311376f511b88

JEMBATAN SELAT SUNDA

Denah Jembatan Selat Sunda. BPK akan berikan opini proyek 

Jembatan Selat Sunda (JSS) adalah salah satu proyek besar pembangunan jembatan yang melintasi Selat Sunda sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Proyek ini dicetuskan pada tahun 1960 dan sekarang akan merupakan bagian dari proyek Asian Highway Network (Trans Asia Highway dan Trans Asia Railway) ^[1]. Dana proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) direncanakan berasal dari pembiayaan konsorsium diperkirakan menelan biaya sekitar 10 miliar dolar AS atau 100 triliun rupiah ^[2]yang akan dipimpin oleh perusahaan PT Bangungraha Sejahtera Mulia {BSM). Menurut rencana panjang JSS ini mencapai panjang keseluruhan 31 kilometer dengan lebar 60 meter, masing-masing sisi mempunyai 3 lajur untuk kendaraan roda empat dan lajur ganda untuk kereta api akan mempunyai ketinggian maksimum 70 meter dari permukaan air. JSS telah diluncurkan dalam soft launching pada tahun 2007 dan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2010 ^[3]dan diperkirakan dapat mulai dioperasikan pada tahun 2020^[4].
Namun oleh Presiden Joko Widodo, rencana pembangunan dihentikan total dan perencanaannya tidak akan dilanjutkan pada masa pemerintahannya karena disebutkan "tidak sesuai dengan visi misi pemerintahannya".

Sejarah

penampang melintang Jembatan Selat Sunda

Jembatan ini berawal dari gagasan Prof. Sedyatmo (alm), seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1960 disebut dengan nama Tri Nusa Bima­sakti yang berarti penghubung antara tiga pulau; yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Kemudian, pada tahun 1965 Soekarno sebagai presiden RI memerintahkan kepada ITB agar melakukan uji coba desain penghubung di mana hasil dari percobaan tersebut berupa sebuah tero­wong­an tunel, yang pada awal Juni 1989 terselesaikan dan diserahkan kepada Soeharto selaku presiden RI pada saat itu. Pada tahun 1997, Soeharto memerintahkan kepada BJ Habibie selaku Menristek agar mengerjakan proyek yang diberi nama Tri Nusa Bima­sakti. Pada tahun 1990-an Prof. Wiratman Wangsadinata dan Dr.Ir. Jodi Firmansyah melakukan pengkajian uji coba desain kembali terhadap perencanaan peng­hu­bungan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, pada hasil pengkajian menyatakan bahwa penghubung dengan melalui sebuah jembatan ternyata lebih layak bila dibandingkan dengan penghubung dengan melalui sebuah tero­wong­an di bawah dasar laut. Sedangkan, untuk Jembatan Selat Bali yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali belum terlaksana karena pemerintahan daerah Provinsi Bali belum bersedia.

sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan_Selat_Sunda

Gubernur Lampung: Model Apa Negara Begini?  

Kamis, 11 Oktober 2012 |

Sjachroedin Zainal Pagaralam. TEMPO/ Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Depok - Hingga kini rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda masih terkatung-katung. Belum jelas kapan jembatan yang bakal menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera itu digarap.

Kondisi ini membuat Gubernur Lampung, Komisaris Jenderal Sjachroedin, kesal. Kekesalannya iIa tumpahkan saat menjadi pembicara dalam diskusi panel tentang Jembatan Selat Sunda di Balai Sidang Universitas Indonesia.

"Belum dilaksanakan sudah banyak yang protes. Belum jalan sudah diprotes. Model apa negara begini?" katanya di depan peserta diskusi, Kamis, 11 Oktober 2012. 
Lagi pula, kata Menurut Sjachroedin, perencanaan Jembatan Selat Sunda sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011.

Kemudian, Kementerian Keuangan telah menyatakan proyek tersebut akan memakai dana APBN. Namun, dirinya tidak habis pikir kenapa proyek itu belum juga terealisasi. "Saya dengarnya jadi urut dada. Dari mana duitnya masa bodoh. Siapa yang mau laksanakan terserah. Ini masalahnya sudah mendesak," katanya. 





Sjachroedin juga mengatakan pembangunan JSS sudah sangat mendesak di depan mata. Dirinya khawatir para investor merasa terombang-ambing karena ketidakpastian waktu dan hukumnya. "Investor akan masuk kalau ada jaminan keamanan, infrastruktur baik, dan pengamanan," katanya.


Kemacetan penyebrangan Bakauheni-Merak, kata Sjachroedin, terus berulang. Jika Jembatan Selat Sunda sudah dibangun, bisa dipastikan tak ada lagi kemacetan di antara dua wilayah itu. "Negara akan maju kalau provinsi maju," kata dia.

Dia menyatakan, di satu sisi pihaknya harus mematuhi Perpres 86 Tahun 2011 itu. Tetapi, dirinya sudah lelah menunggu hampir 10 bulan tanpa ada berita baik. "Waktu berjalan terus. Pembangunan JSS akan dimulai awal 2014. Lah, kapan ini?" katanya.


Sjachroedin menjelaskan sebenarnya banyak potensi Lampung yang menunjang perekonomian Jawa dan Sumatera. Dia juga membandingkan potensi Jembatan Suramadu dan JSS. Menurutnya, JSS hanya menghubungkan empat kabupaten, sedangkan JSS akan melalui 10 provinsi. Dirinya menyayangkan kenapa JSS tidak bisa dibangun secepat Jembatan Suramadu.

sumber : https://bisnis.tempo.co/read/news/2012/10/11/090435114/gubernur-lampung-model-apa-negara-begini

Menkeu Tolak Jamin FS JSS, Atut Tetap Ngotot

3 Jul 2012
Serang - Menteri Keuangan Agus Martowardjo menolak menanggung biaya Feasibility Study (FS) Jembatan Selat Sunda (JSS) sebesar Rp3 triliun, dengan alasan pemerintah tidak ingin merugi. Sementara, Gubernur Banten Rt Atut Chosiah tetap ngotot meminta JSS tetap dibangun tahun 2014.”Terkait statemen Menkeu yang menolak memberikan jaminan pada pembangunan JSS, itu bukan alasan untuk menunda pembangunan. Pemprov Banten bersama Pemprov Lampung tetap mengacu pada Perpres bahwa pembangunan selat sunda akan dilaksanakan pada tahun 2014,” ungkap Atut usai pembukaan Musyawarah Provinsi III Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Banten di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang Senin, (2/7/2012).Atut berharap, pemerintah pusat dapat segera menyelesaikannya. Sebab dikhawatirkan perencanaan tersebut tidak terlaksana pada 2014. “Jangan sampai gara-gara penolakan tersebut proyek nasional malah terus mundur,” katanya.     Sebelumnya, pada beberapa media massa nasional, Menteri Keuangan, Agus Martowardjo menolak menanggung biaya feasibility Study, yang menyangkut pembiayaan yang diusulkan. Agus juga mengatakan JSS merupakan usul dari swasta, namun pemrakarsa proyek datang tanpa studi kelayakan.Agus menegaskan, hal itu adalah bentuk kehati-kehatian dalam menjalankan proyek yang memerlukan penjaminan pemerintah. Dari pengalaman mengenai proyek yang dijamin pemerintah, dia mencontohkan, pemerintah merugi dan harus membayar 400 juta dollar.”Ini menjadi pelajaran, proyek strategis yang datang atas prakarsa swasta di dunia umumnya cenderung bermasalah,” kata dia.Agus juga membantah jika dinilai tidak mendukung proyek ini. “Visinya kami dukung karena ini janji Presiden,” ujarnya. Keberatannya menjadi penjamin proyek ini karena ia harus menjaga keuangan negara. “Sebagai bendahara umum negara saya harus menjaga (keuangan negara),” katanya.

sumber : http://kontakmediainfo.blogdetik.com/2012/07/03/menkeu-tolak-jamin-fs-jss-atut-tetap-ngotot/

Tim 7 Proyek Jembatan Selat Sunda Kompak Tutup Mulut

Kamis, 20/12/2012

Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengaku pembahasan mengenai Jembatan Selat Sunda (JSS) masih belum selesai. Oleh sebab itu, semua anggota tim 7 JSS kompak untuk tidak membicarakan perkembangan pembahasan JSS kepada publik.

"Yang lain juga tidak pernah jawabkan, jadi memang kita sepakatnya begitu, belum lah," ujar Djoko singkat saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (20/12/2012).

Meskipun demikian, Djoko mengaku tengah memperbaiki jalan lintas Selatan Jawa yang merupakan terusan dari JSS, dari wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Pembahasan proyek ini dilakukan oleh Tim 7 yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas ditunjuk oleh Presiden SBY.

Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 Km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.

Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS. Sejak Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah 6 bulan tak ada hasil..
sumber : http://finance.detik.com/read/2012/12/20/190948/2123918/4/tim-7-proyek-jembatan-selat-sunda-kompak-tutup-mulut

Sejarah Kontroversi Proyek Jembatan Selat Sunda  

Senin, 30 Juli 2012 

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sebenarnya bukan gagasan baru. Gagasan untuk menghubungkan Sumatera dan Jawa yang terpisahkan oleh Selat Sunda sudah muncul sejak tahun 1960. Bagaimana pembicaraan soal proyek monumental ini dari masa ke masa?

1960
Profesor Sedyatmo dari ITB mengusulkan konsep menghubungkan Pulau Sumatera-Jawa-Bali yang disebut Tri Nusa Bima Sakti

1965
ITB memamerkan visualisasi Jembatan Selat Sunda di Gedung Pola, Jakarta, dalam peringatan HUT RI ke-20.

1986
Presiden Soeharto menunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi sekaligus Kepala BPPT, BJ Habibie, mengkaji konsep Tri Nusa Bima Sakti.

1988-1992
Kementerian Pekerjaan Umum dan BPPT melaksanakan studi dibiayai Japan International Cooperation Agency hingga Rp 1,5 miliar per tahun. Tiga alternatif dikaji, yakni membangun pelabuhan, terowongan (52 kilometer), dan jembatan (29 kilometer).

1997
Presiden Soeharto memilih Jembatan karena lebih monumental. Habibie memerintahkan Wiratman Wangsadinata, guru besar dari ITB, agar melakukan riset teknologi jembatan ke Eropa. Berdasarkan kajian, dibutuhkan antara lain 17 ribu ton baja serta 50 ribu tenaga kerja pengelas dengan biaya Rp 100 triliun.

1998
Proyek mandek karena krisis ekonomi dan politik.

2004
Tomy Winata, pemilik grup usaha Artha Graha, menggandeng Wiratman.

2007
Grup Artha Graha bersama Pemerintah Banten dan Lampung membentuk konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang mayoritas sahamnya dikuasai grup Artha Graha. Hadir Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta.

2008
Konsorsium melakukan presentasi di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinet.

2009
- Konsorsium menyerahkan hasil prastudi kelayakan kepada pemerintah.
- ITS menolak pembangunan jembatan.

2011
Terbit Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Peraturan ini menetapkan konsorsium sebagai pemrakarsa proyek dan penggarap proyek studi kelayakan dengan biaya sendiri.

2012
- Wiratman memprotes konsorsium yang menggandeng perusahaan Cina untuk menggarap studi kelayakan. Ia ingin proyek sepenuhnya digarap oleh bangsa sendiri.

- Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Perpres Nomor 86 direvisi. Ia mengusulkan studi kelayakan dibiayai negara.

- Konsorsium mengirimkan surat kepada pemerintah tertanggal 24 Juli 2012 supaya Perpres Nomor 86 tak diubah.
sumber : http://m.tempo.co/read/news/2012/07/30/090420183/Sejarah-Kontroversi-Proyek-Jembatan-Selat-Sunda

Jembatan Selat Sunda : Menebar Mimpi, Menuai Rekor

Posted on February 22, 2011 by budisuanda

Jembatan Selat Sunda (JSS) adalah jembatan yang telah lama dimimpikan bangsa kita. Jembatan yang dimulai dari mimpi ini akan memecahkan rekor dunia dalam pembangunan jembatan dengan bentang / span terpanjang di Dunia.

Jembatan ini merupakan bagian dari Sistem Jaringan Jalan Asia atau Trans Asian Highway yang cikal bakalnya telah dimulai tahun 1971 yang lalu. Pembentukan jaringan ini didasarkan pada pengamatan para ahli ekonomi dunia yang menunjukkan bahwa dalam dasawarsa ini perekonomian negara-negara di kawasan Asia berkembang dengan angka pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya, yang ditandai dengan meningkatnya arus barang dan penumpang yang menggunakan prasarana jalan dan fasilitas penyeberangan antar bangsa sebagai kemajuan pesat dalam bidang kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

Peta Trans Asian Highway

Survey Membuktikan…

Pertumbuhan volume kendaraan yang menggunakan penyeberangan (Merak – Bakauhuni) ini lebih dari 11% per tahun. Pertumbuhan volume kendaraan yang demikian besar ini belum diimbangi dengan pertumbuhan pengadaan prasarana pendukungnya. Sehingga pada volume puncak seperti pada saat lebaran timbul kemacetan yang luar biasa.

Peta Merak – Bakauhuni

Dari data ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) antara tahun 1998-2001, per tahun menyeberangkan rata-rata 6.871.478 orang, 1.034.143 unit kendaraan dan 3.643.442 ton barang. Dari data ini, menunjukkan selain bagi manusia manusia, peran amat penting lain adalah bagi mobilitas barang. Dari pengamatan, selama angkutan hari raya dan liburan, ada sekitar 400.000 – 600.000 orang melintas dan 3.500-6.000 unit kendaraan campuran yang menyeberang dan sebagian besar adalah angkutan penumpang. Sedangkan pada hari-hari biasa antara 2.600-2.800 unit kendaraan campuran, sebagian besar (sekitar 1.800 unit) adalah truk pengangkut hasil pertanian dan agrobisnis dari Sumatra.

Menebar Mimpi

Tingginya kebutuhan akan aksesibilitas yang cepat dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan sebaliknya akibat perkembangan wilayah dan ketergantungan produksi dan konsumen yang sudah sangat tinggi antar kedua pulau. Pelayanan transportasi barang, orang dan jasa antar kedua pulau dengan penyeberangan kapal feri semakin lama semakin tidak optimal, yang disebabkan karena banyaknya faktor ketergantungan (alam, waktu, kapasitas dan lain lain.)

Sejak tahun 1986 BPPT, Departemen Pekerjaan Umum dan Bappenas secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah memulai mempelajari sistem transportasi penyeberangan antara Jawa-Sumatra. Studi pendahuluan yang dilakukan meliputi studi topografi, geologi, geologi teknik, oseanografi dan transportasi. Dari studi-studi yang dilakukan diharapkan dapat menjawab permasalahan transportasi yang ada pada penyeberangan ferry Merak-Bakauheni untuk saat ini dan waktu mendatang dengan tujuan puncak (ultimate goal) adalah menciptakan prasarana penghubung pulau Jawa-Sumatra yang dapat mendukung perkembangan perekonomian sosial dan budaya antara ke dua pulau tersebut.

Salah satu alternatif mengatasi hal tersebut adalah dengan pembangunan Jembatan Selat Sunda, yang merupakan bagian dari jaringan transportasi lalu lintas antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera seperti yang tercantum pada PP 47/1997. Jembatan Selat Sunda mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan keterkaitan hubungan sosial, politik, ekonomi dan fisik Pulau Jawa dan Pulau Sumatera diantaranya :

• Sebagai simpul yang menghubungkan sistem jaringan jalan arteri primer lintas Jawa – Sumatera
• Mendorong pertumbuhan dan pemerataan proses sosial ekonomi Jawa – Sumatera.
• Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menciptakan keseimbangan politis dan pertahanan keamanan sebagai dampak pemerataan kegiatan ekonomi Jawa – Sumatera

Tantangan itu…

Kondisi lingkungan di sekitar Jembatan Selat Sunda yang menjadi hambatan dan tantangan dalam perencanaannya adalah sebagai berikut:

• Berada di wilayah gempa
• angin yang kencang, pertemuan laut terbuka (samudera Hindia) dan laut tertutup (laut Jawa)
• arus laut yang kencang
• merupakan tempat lalu lintas kapal maka diperlukan ketinggian jembatan yang cukup istimewa

Daerah sekitar Selat Sunda dari sudut geologi merupakan daerah yang labil. Salah satu kunci untuk memahami proses deformasi kerak bumi yang terjadi dilokasi ini adalah dengan cara mengamati dan mempelajari mekanisme sesar Sumatera, khususnya pada segmen sesar Semangko. Adanya gunung Krakatau di Selat Sunda juga erat hubungannya dengan sesar ini. Sesar Sumatera ini memanjang dari Aceh sampai ke Selat Sunda.

Kronologis Design

Jembatan Selat Sunda (JSS) mulai direncanakan dibangun sejak 1960 yang dicetuskan oleh Prof Sedyato dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Rencana itu kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun desain percobaan pada 1965. Rencana ini diteruskan oleh Presiden Soeharto pada 1986 dengan menunjuk BPPT untuk melaksanakan “Trinusa Bimasakti”, serta studi mengenai kondisi alam dan pengembangan teknis. Di tahun yang sama, Departemen Pekerjaan Umum (DPU) melakukan studi sosio ekonomi terkait estimasi perlintasan lalu lintas. Pada 1997 Prof Dr Wiratman, akademisi ITB, melakukan studi awal dan memberikan rekomendasi bahwa jembatan panjang merupakan alternatif terbaik dibanding terowongan. Rencana pembangunan JSS dilanjutkan oleh Departemen Kimpraswil dengan menandatangani MoU bersama Kementerian Perhubungan RRC pada 2002. Dalam MoU kedua negara bersepakat melakukan studi teknologi spesifik dan investigasi geologi pada JSS.

Panjang trase Jembatan Selat Sunda direncanakan sepanjang 27,4 km namun lokasi titik awal dan akhirnya belum ditetapkan (masih dalam tahap pre-FS). Pulau-pulau yang dilalui adalah pulau Kandang Lumuk, pulau Prajurit, pulau Sangiang dan pulau Ular. Kondisi topografi laut yang akan dilalui oleh jembatan ini yaitu kedalaman dasar laut antara + 25 m s/d + 200 m dibawah permukaan air laut. Jembatan Selat Sunda ini direncanakan menggunakan teknologi jembatan gantung, dengan trek atau jalur ganda bagi kendaraan pribadi, umum, dan kereta api.

Kapasitas maksimum Jembatan Selat Sunda diperkirakan 160 ribu kendaraan per hari dan 31.318 orang per hari. Dengan maksimum jumlah angkutan mencapai 76.800 per hari. Untuk barang seperti batu bara dapat melewati jembatan itu sekitar 1,75 juta ton per tahun. Dengan menggunakan rujukan jembatan Messina atau Stretto Di Messina di Italia. Prof. Wiratman menemukan bahwa kombinasi dua jembatan gantung (generasi ketiga) dengan bentang tengah 3500 m memberikan biaya yang paling ekonomis. Alignment yang dimaksud adalah:

- P. Jawa – P. Ular : viaduct 3 km
- P. Ular – P. Sangiang : 7.8 km jembatan gantung
- P. Sangiang : 5 km jalan dan rel kereta api
- P. Sangiang – P. Prajurit : 7.6 km jembatan gantung
- P. Prajurit : 1 km jalan dan rel kereta api
- P. Prajurit – P. Sumatera : viadut 3 km

Menuai Rekor

Jembatan ini jika terealisasi merupakan Jembatan bentang terpanjang di dunia. Hal ini karena jembatan terpanjang saat ini adalah Jembatan Messini yang menghubungkan pulau Italia dan Sisilia sepanjang 3.300 m dan terpanjang kedua adalah jembatan Akashi Kaikyo di Jepang dengan bentang jembatan mencapai 1991 m. Jembatan Selat Sunda akan menjadi jembatan terpanjang kedua dunia setelah jembatan Shanghai di Cina yang memiliki panjang total 36 km.

Profil Jembatan

Berdasarkan data Bappeda Lampung tahun 2007, panjang Jembatan Selat Sunda akan mencapai 29 kilometer dan lebar 60 meter yang terdiri atas jalur mobil, kereta api, dan sepeda motor serta berada pada ketinggian 70 m di atas permukaan laut. Biayanya diperkirakan lebih dari Rp 100 triliun. Jembatan Selat Sunda direncanakan mampu dilalui maksimum 160.000 kendaraan per hari. Berikut data yang lebih rinci mengenai spesifikasi Jembatan Selat Sunda:

• Panjang 29 kilometer
• Lebar 60 meter
• Jalan mobil 2 x 3 meter
• Jalan sepeda motor dan pejalan kaki 2 x 1 meter
• Double track kereta di tengah
• Lokasi 50 kilometer dari Gunung Krakatau
• Desain tahan gempa dan tsunami
• Melintasi tiga pulau: Prajurit, Sangiang, dan Ular.
• Terdiri atas dua jembatan gantung berbentang ultrapanjang: 3,5 km dan 7 km.
• Terdiri atas tiga jembatan konvensional berbentang 6–7,5 km.
• Kapasitas maksimum 160 ribu kendaraan per hari dan 31.318 orang per hari
• Barang seperti batu bara sekitar 1,75 juta ton per tahun atau 4,7 ribu ton per hari

sumber ; http://manajemenproyekindonesia.com/?p=356

Penyebab Jembatan Selat Sunda di tunda

Deputi Menteri Perekonomian Luky Eko Wuryanto membeberkan alasan penundaan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Dia menjelaskan pembangunan JSS ditunda karena pemerintah khawatir orang Sumatera justru berbondong datang ke Pulau Jawa.

Hal ini dikarenakan belum majunya perekonomian Sumatera. Padahal, pembangunan JSS diniatkan untuk pemerataan ekonomi. "Ada Jembatan JSS yang ada Jawa makin penuh. Kami menginginkan orang Jawa yang ke Sumatera" jelas Luky di kantornya, Jakarta, Selasa (26/8).

Dari penjelasan Luky, pembangunan JSS akan dilaksanakan setelah dibangunnya tol Trans Sumatera. Pembangunan tol ini akan memajukan perekonomian Sumatera sehingga harapannya penduduk Jawa yang akan berpindah ke sana.

"Kita tidak ingn jembatan JSS ada sebelum Sumatera terintergasi, karena tol Sumatera sangat penting, itu mengintergasi ekonomi," tegasnya.

Dari perencanaan Luky, pasca tol Trans Sumatera dibangun yang kemudian disusul oleh JSS, pemerintah akan membangun jembatan Selat Malaka. Jembatan ini akan menghubungkan Pulau Sumatera dengan Malaysia.

Jembatan Selat Malaka saat ini belum dibangun karena pemerintah takut perekonomian Sumatera akan tersedot ke Malaysia. "Ide JSS itu dulu ada tekanan internasional membangun Jembatan Selat Malaka lewat Riau. Itu hanya salah satu saja. Kemudian pemerintah mencanangkan JSS dulu. Kita tidak mau kemajuan Sumatera tersedot ke Malaysia," tutupnya.

Saat ini, pembangunan JSS akan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah Jokowi apakah akan terus dibangun atau tidak.

sumber : http://www.merdeka.com/uang/ini-sebab-pemerintah-sby-tunda-bangun-jss.html

Ditanya JSS, Presiden SBY Celingukan

Sabtu, 28 Juli 2012 | 08:49 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato tentang pelaksanaan Gerakan Nasional Penghematan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Istana Negara, Jakarta, (29/5). ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang menyangka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tahu -atau mungkin pura pura tidak tahu, kepanjangan dari proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Saat jumpa wartawan seusai rapat di Kementerian Kuangan, Jumat, 27 Juli 2012, Presiden Yudhoyono sempat terdiam ketika ditanya apakah pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang pembangunan Jembatan Selat Sunda.

Presiden SBY kemudian menoleh ke Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang berdiri di sisi kanannya. Kedua menteri itu kemudian menjawab JSS adalah kependekan dari Jembatan Selat Sunda.

"Oh maksudnya itu," kata Presiden Yudhoyono sambil terkekeh. "Saya kira JSS itu Jalan-jalan Senang."

Ketika Presiden SBY mejawab pertanyaan itu, tampak Menteri Agus Martowardojo menoleh kesana-kemari, seakan mencari wartawan yang melayangkan pertanyaan soal JSS tadi. Sementara Menteri Hatta Rajasa menggelengkan kepala.

Terkait Jembatan Selat Sunda, Presiden SBY mengatakan belum menerima laporan atau perkembangan dari Tim Tujuh terkait revisi Pepres No.86 Tahun 2011. Oleh karena itu, ia belum bisa memberikan kepastian akan apa yang perlu dilakukan pada perpres tersebut. "Saya perlu lihat laporannya dulu sebelum memutuskan," ujarnya.

Presiden SBY mengakui bahwa ia mendengar adanya perdebatan terkait Perpres No.86 Tahun 2011. Dia melanjutka, bisa saja perpres itu direvisi kalau memang dibutuhkan.

"Kalau tafsirannya kurang jelas, ya diperjelas. Kalau memang perlu ada yang diubah, ya diubah. Namanya Peraturan Presiden, Peraturan Menteri itu bisa disesuaikan, namun tidak sembarangan," ujar SBY singkat.
sumber : http://m.tempo.co/read/news/2012/07/28/090419828/Ditanya-JSS-Presiden-SBY-Celingukan

 

 

Proyek Jembatan Selat Sunda Diganti MBPPT

Rabu,  25 Maret 2015 

Proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) diganti MBPPT dengan alasan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Foto: Istimewa

A+ A-

BANDAR LAMPUNG - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan menyatakan konsep pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan mengganti dengan proyek Percepatan Pengembangan Kawasan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Apiapi (MBPPT).

Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, Indonesia memiliki lautan yang luas dan dikenal sebagai negara maritim.

"Sehingga yang diperlukan adalah membangun dermaga, memperbanyak kapal-kapal dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni begitupun sebaliknya. Kalau perlu kita minta galangan PT PAL bangun kapal sesuai spesifikasi yang mudah adaptasi dengan cuaca," ujarnya, usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Rabu (25/3/2015).

Andrinof menjelaskan alasan pemerintah tidak menjalankan pembangunan proyek JSS senilai lebih dari Rp200 triliun, karena dapat menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat. "Pengelolaan JSS memungkinkan swasta mengelola lahan di kawasan selat sunda. Kalau pengusaan lahan di lokasi strategis dengan skala luas maka masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) makin banyak yang tidak bisa beli rumah sehingga harga rumah semakin tidak terjangkau," katanya.

Sebagai ganti proyek JSS, pemerintah menyiapkan proyek Percepatan Pengembangan Kawasan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Apiapi alias MBPPT. Kawasan tersebut awalnya konsep pengembangan Jembatan Selat Sunda yang pada akhirnya mengalami perubahan.

Gubernur Provinsi Lampung, Ridho Ficardo mengatakan, proyek MBPPT telah melalui tahapan identifikasi maupun sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah Merak-Bandar Lampung. "Kami telah melakukan pemetaan awal, termasuk menyiapkan lahan warga yang akan dibebaskan. Pada dasarnya masyarakat setuju," ujarnya.

Dia mengatakan, sosialisasi maupun persetujuan pembebasan lahan warga, nantinya akan disampaikan kepada pemerintah dan diganti rugi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Nanti pada saatnya, pemerintah pusat untuk ganti rugi melalui BPN. Kita mengidentifikasi saja di lapangan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pengembangan Kawasan MBPPT meliputi jalan tol dan pengembangan pelabuhan. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya telah menyusun masterplan MBPPT dengan melibatkan BUMN terkait. Untuk pembangunan jalan tol dalam menunjang kawasan MBPPT dibutuhkan tiga ruas dengan nilai Rp53 triliun, di antaranya Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Kayu Agung serta Tol Kayu Agung-Palembang.

sumber : http://ekbis.sindonews.com/read/981338/34/proyek-jembatan-selat-sunda-diganti-mbppt-1427286891